Definisi Demokrasi

Demokrasi adalah jauh bentuk yang paling menantang dari pemerintah - baik untuk politisi dan untuk rakyat. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani dan berarti "pemerintahan oleh (sederhana) orang". Yang disebut "demokrasi" di zaman kuno klasik (Athena dan Roma) merupakan prekursor dari demokrasi modern. Seperti demokrasi modern, mereka diciptakan sebagai reaksi terhadap konsentrasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh para penguasa. Namun teori demokrasi modern tidak diformulasikan sampai Zaman Enlightment (abad 17th/18th), ketika filsuf mendefinisikan elemen penting dari demokrasi: pemisahan kekuasaan, hak-hak sipil dasar / hak asasi manusia, kebebasan beragama dan pemisahan gereja dan negara.

Demokrasi - Definisi Klasik
Seringkali demokrasi didefinisikan berlawanan dengan jenis lain dari pemerintah:
Monarki Pemerintah oleh seorang penguasa tunggal (raja / ratu, kaisar)
Aristokrasi bangsawan oleh Pemerintah (keturunan)
Oligarki Pemerintah oleh beberapa orang
Teokrasi "Pemerintah oleh Allah" (dalam kenyataan ini berarti pemerintah oleh para pemimpin agama)
Kediktatoran Pemerintah oleh orang-orang, yang telah merebut kekuasaan dengan kekerasan (sering: kediktatoran militer)

Hari ini, mayoritas negara-negara demokratis di dunia adalah republik, yaitu pejabat yang terpilih. Beberapa mapan negara-negara demokratis di Eropa, bagaimanapun, (Inggris, Spanyol, Belgia, Belanda, Luxemburg dan negara-negara Skandinavia) adalah monarki konstitusional, yaitu raja atau ratu adalah kepala negara sementara konstitusi menjamin bagaimanapun semua hak-hak dasar seperti halnya dalam republik demokratis dan menetapkan batas yang jelas untuk tugas dan kompetensi raja. Seperti raja dapat dianggap sebagai faktor menstabilkan bukan sebagai bahaya bagi demokrasi. Oleh karena itu definisi klasik demokrasi adalah sedikit membantu - setidaknya tentang monarki.

Demokrasi - Definisi modern

Karena definisi dari kebalikan istilah demokrasi untuk monarki dan aristokrasi bukan menciptakan kebingungan berkaitan dengan monarki konstitusional bukan membangun kejelasan, itu lebih tepat untuk mendefinisikan sebaliknya demokrasi ke rezim otoriter dan totaliter:
Demokrasi Bentuk pemerintah, di mana konstitusi menjamin hak-hak pribadi dan politik dasar, pemilihan umum yang adil dan bebas, dan pengadilan independen hukum.
Pemerintah rezim totaliter oleh sekelompok kecil pemimpin atas dasar ideologi, yang mengklaim validitas umum untuk semua aspek kehidupan dan biasanya mencoba untuk menggantikan agama. Rezim tidak mentolerir setiap penyimpangan dari ideologi negaranya. Lawan rezim dianiaya, disiksa, ditahan di kamp-kamp konsentrasi dan anggota etnis minoritas yang tewas dalam eksekusi massal (genosida).
Contoh bersejarah rezim totaliter meliputi: Sosialisme Nasional (Jerman di bawah Hitler, 1933-1945) dan Stalinisme.
Rezim otoriter Pemerintah oleh sekelompok kecil pemimpin. Berbeda dengan rezim totaliter, rezim otoriter tidak memiliki ideologi negara yang berbeda dan memberikan beberapa jumlah kebebasan (misalnya ekonomi dan budaya) selama pemerintahan mereka tidak terancam. Tujuan yang paling penting dari rezim otoriter adalah pemeliharaan kekuasaan dan memperkaya diri pada biaya negara dan penduduknya.
Teokrasi "Pemerintah oleh Allah": dalam kenyataannya ini berarti pemerintah oleh para pemimpin agama. Biasanya interpretasi tertentu dari hukum agama kuno menggantikan bentuk-bentuk modern dari hukum dan diberlakukan dengan keparahan maksimal.
Contoh: Republik Islam Iran.

Demokrasi - Unsur Kunci

Untuk layak demokrasi label modern, sebuah negara perlu memenuhi beberapa persyaratan dasar - dan mereka tidak perlu hanya dituliskan dalam konstitusi itu tetapi harus terus dalam kehidupan sehari-hari oleh para politisi dan penguasa

Jaminan HAM dasar untuk setiap negara vis-à-vis orang individu dan otoritasnya serta vis-à-vis kelompok-kelompok sosial (terutama lembaga agama) dan vis-à-vis orang lain.
- Pemisahan Kekuasaan antara lembaga-lembaga negara:
- Pemerintah [Eksekutif Daya],
- Parlemen [Daya Legislatif] und
- Pengadilan Hukum [Daya Yudikatif]
- Kebebasan berpendapat, ucapan, pers dan jurnalistik
agama kebebasan
- Umum dan setara hak untuk memilih (satu orang satu suara)
- Tata (fokus pada kepentingan umum dan tidak adanya korupsi)

Churchill tentang demokrasi

Tidak ada yang berpura-pura bahwa demokrasi adalah sempurna atau semua-bijaksana. Memang, telah dikatakan bahwa demokrasi adalah bentuk terburuk dari pemerintah, kecuali semua bentuk lain yang telah dicoba dari waktu ke waktu »

Kutipan terkenal dikaitkan dengan PM Inggris mantan menteri Sir Winston Churchill (1874-1965) berfokus tepat di titik lemah demokrasi:
Tidak ada hal seperti "bentuk yang sempurna dari pemerintah" di bumi, tetapi bentuk lain dari pemerintah menghasilkan hasil yang kurang diinginkan daripada demokrasi. Hingga saat ini, tidak ada bentuk lain dari pemerintah telah ditemukan yang dapat mengatur urusan publik lebih baik daripada demokrasi.