Tahir Kasnawi: Rudiyanto Butuh Keseriusan

IKM Sidrap. Pengamat politik Unhas, Prof Tahir Kasnawi mengungkap keinginan Bupati Sinjai, Andi Rudiyanto Asapa maju sebagai calon gubernur Sulsel 2013 masih dibutuhkan sikap lebih serius, dan tidak terkontaminasi antara keinginan mendampingi Syahrul Yasin Limpo.
Penilaian ini menyusul pernyataan Rudi--sapaan akrab Rudiyanto Asapa untuk menantang SYL saat perayaah HUT Sinjai Senin lalu. Di tempat itu, Rudi sempat minta restu SYL dan menyatakan siap berduel dengan calon incumbent tersebut.
Sikap Rudi yang mulai tegas jelang pilgub ini dinilai sebagai hal wajar, apalagi kapasitas dia sebagai bupati Sinjai dua periode cukup berhasil dengan berbagai program pro rakyat. "Rudi pasti merasa punya kompetensi tinggi untuk mempromosikan jabatan lebih tinggi, dan itu sangat terbuka menurut saya," kata Tahir Kasnawi.
Kasnawi tidak melihat adanya kekecewaan Rudi terhadap SYL, terkait keinginan menjadi wakil gubernur seperti yang berkembang selama ini. "Itu lebih karena Rudiyanto sudah melihat sinyal dari SYL bahwa kemungkinannya dipilih mendampinginya tidak ada. Tentu Rudiyanto sudah menangkap sinyal karena sudah melakukan pertemuan," kata Tahir Kasnawi.
Apalagi menurut dia, Ketua Umum DPP Gerindra, Prabowo Subianto memang sudah sejak awal mengintruksikan mantan pengacara ini maju sebagai calon gubernur. Kendati belakangan ada pandangan sendiri dan menyatakan kesediaannya mendampingi Syahrul.
"Sekarang ada lagi titik balik untuk tetap maju sebagai cagub. Sebagai orang berkapasitas dia tentu akan maju sendiri. Apalagi sejak awal mereka sudah membangun komunikasi dengan sejumlah partai politik," tambahnya.
Sementara mantan bupati Lutra, Luthfi A Mukty yang disebut akan mendampingi Rudiyanto dianggap Tahir Kasnawi belum memperlihatkan keseriusan. "Selama ini dia kelihatan serius, tapi saat ini sepertinya tidak ada lagi keseriusan. Padahal kalau benar mau maju, harus memperlihatkan keseriusan," katanya.
Sebelumnya, pengamat politik UIN, Firdaus Muhammad menilai bahwa figur Rudiyanto Asapa tidak bisa disangsikan sebagai calon gubernur Sulsel. Selain memiliki pengalaman sebagai bupati dua periode, dia juga cukup sukses membangun Sinjai dengan melahirkan banyak program yang peduli kemasyarakatan.

Ilham: Terima Kasih JK dan Amin Syam

Jasa mantan wapres RI, Jusuf Kalla (JK) memajukan infrastruktur di Sulsel tidak boleh dilupakan begitu saja. Apalagi kemajuan dan percepatan pembangunan Sulsel tidak lepas dari perjuangan JK saat masih menjabat wapres, 2004-2009.

Harapan agar masyarakat Sulsel tidak begitu saja melupakan jasa JK ini disampaikan kanidat cagub Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin kepada masyarakat Barru. Begitu juga dengan perjuangan mantan gubernur Sulsel, Amin Syam selaku gubernur Sulsel 2003-2008. Ilham mengajak rakyat Barru tidak melupakan jasa JK dan Amin Syam saat dialog dengan masyarakat di kediaman pengurus Demokrat Barru Andi Rahim, di Lampoko, Soppeng Riaja Barru, Jumat, 20 April.

Salah satu yang menjadi bukti JK berjasa dalam percepatan pembangunan utamanya infrastruktur adalah pelebaran jalan Trans Makassar-Parepare. "Kita patut bersyukur karena pelebaran jalan trans Makassar-Parepare adalah buah karya Bapak Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden 2004-2009 dan Bapak Amin Syam selaku gubernur Sulsel 2003-2008," kata putra Bugis ini.

Percepatan pembangunan Sulsel di era itu bisa pesat, karena masyarakat Sulsel memiliki power politik di tingkat pusat. "Sedikit saja jalan berlubang, kita bisa langsung telepon dan segera diperbaiki," imbuh Ketua DPD Demokrat Sulsel ini.

Capaian pembangunan di Sulsel saat ini patut disupport walau masih banyak yang terbengkalai. "Tentunya itu tidak bisa menjadi penghalang buat kita untuk terus melanjutkan pembangunan ini," terang ilham
Wali Kota Makassar dua periode ini berjanji jika dirinya dan pasangannya, Aziz Qahhar Mudzakkar terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur, maka pembangunan akan dikembangkan.

Pelaksana tugas Wali Kota Parepare, Rahmat Sjamsu Alam menegaskan duet Ilham-Aziz di pilgub 2013 saatnya dimenangkan. Pasangan nasionalis-religius ini dianggap mampu menjadi pengayom dan pelayan masyarakat Sulsel dengan baik.

"Kita mengemban tugas berat dan memiliki tantangan politik memenangkan Ilham-Aziz. Duet ini mampu mengayomin dan melayani rakyat Sulsel," kata ketua DPC Demokrat Parepare ini saat pelantikan pengurus DPC Demokrat Kota Parepare dan pengukuhan Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI) Parepare, di Gedung Islamic Centre Parepare.

Ketua IMDI Sulsel Andry Suryana Arief Bulu mengingatkan IMDI Parepare berada di jalur terdepan memenangkan IA. "Kebesaran Partai Demokrat, kebesaran IA dan juga kebesaran IMDI. Mari bersama bahu membahu memenangkan duet IA. Saya yakin bis karena struktur kepengurusan IMDI Parepare dipenuhi dengan pengusaha, aktivis, serta Pegawai Negeri Sipil," katanya.

IMDI Parepare dinakhodai Tasmin Hamid sedang sekretarisnya Muh Gunawan. Pelantikan dihadiri sekretaris IMDI Sulsel Karya Hasanuddin, Sahel Andullah, Ridwan Jabir, Ni'matullah, Sukman Baharuddin serta sejumlah elite Demokrat lainnya.

Dari acara pelantikan, Ilham dan rombongan mampir ngopi di Warung Kopi Akong dan melanjutkan salat Magrib di Masjid Agung Parepare. Di masjid ini, Ilham bersilaturahmi dengan sejumlah tim pejuang. (dni-sah/ysd)

Definisi Demokrasi

Demokrasi adalah jauh bentuk yang paling menantang dari pemerintah - baik untuk politisi dan untuk rakyat. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani dan berarti "pemerintahan oleh (sederhana) orang". Yang disebut "demokrasi" di zaman kuno klasik (Athena dan Roma) merupakan prekursor dari demokrasi modern. Seperti demokrasi modern, mereka diciptakan sebagai reaksi terhadap konsentrasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh para penguasa. Namun teori demokrasi modern tidak diformulasikan sampai Zaman Enlightment (abad 17th/18th), ketika filsuf mendefinisikan elemen penting dari demokrasi: pemisahan kekuasaan, hak-hak sipil dasar / hak asasi manusia, kebebasan beragama dan pemisahan gereja dan negara.

Demokrasi - Definisi Klasik
Seringkali demokrasi didefinisikan berlawanan dengan jenis lain dari pemerintah:
Monarki Pemerintah oleh seorang penguasa tunggal (raja / ratu, kaisar)
Aristokrasi bangsawan oleh Pemerintah (keturunan)
Oligarki Pemerintah oleh beberapa orang
Teokrasi "Pemerintah oleh Allah" (dalam kenyataan ini berarti pemerintah oleh para pemimpin agama)
Kediktatoran Pemerintah oleh orang-orang, yang telah merebut kekuasaan dengan kekerasan (sering: kediktatoran militer)

Hari ini, mayoritas negara-negara demokratis di dunia adalah republik, yaitu pejabat yang terpilih. Beberapa mapan negara-negara demokratis di Eropa, bagaimanapun, (Inggris, Spanyol, Belgia, Belanda, Luxemburg dan negara-negara Skandinavia) adalah monarki konstitusional, yaitu raja atau ratu adalah kepala negara sementara konstitusi menjamin bagaimanapun semua hak-hak dasar seperti halnya dalam republik demokratis dan menetapkan batas yang jelas untuk tugas dan kompetensi raja. Seperti raja dapat dianggap sebagai faktor menstabilkan bukan sebagai bahaya bagi demokrasi. Oleh karena itu definisi klasik demokrasi adalah sedikit membantu - setidaknya tentang monarki.

Demokrasi - Definisi modern

Karena definisi dari kebalikan istilah demokrasi untuk monarki dan aristokrasi bukan menciptakan kebingungan berkaitan dengan monarki konstitusional bukan membangun kejelasan, itu lebih tepat untuk mendefinisikan sebaliknya demokrasi ke rezim otoriter dan totaliter:
Demokrasi Bentuk pemerintah, di mana konstitusi menjamin hak-hak pribadi dan politik dasar, pemilihan umum yang adil dan bebas, dan pengadilan independen hukum.
Pemerintah rezim totaliter oleh sekelompok kecil pemimpin atas dasar ideologi, yang mengklaim validitas umum untuk semua aspek kehidupan dan biasanya mencoba untuk menggantikan agama. Rezim tidak mentolerir setiap penyimpangan dari ideologi negaranya. Lawan rezim dianiaya, disiksa, ditahan di kamp-kamp konsentrasi dan anggota etnis minoritas yang tewas dalam eksekusi massal (genosida).
Contoh bersejarah rezim totaliter meliputi: Sosialisme Nasional (Jerman di bawah Hitler, 1933-1945) dan Stalinisme.
Rezim otoriter Pemerintah oleh sekelompok kecil pemimpin. Berbeda dengan rezim totaliter, rezim otoriter tidak memiliki ideologi negara yang berbeda dan memberikan beberapa jumlah kebebasan (misalnya ekonomi dan budaya) selama pemerintahan mereka tidak terancam. Tujuan yang paling penting dari rezim otoriter adalah pemeliharaan kekuasaan dan memperkaya diri pada biaya negara dan penduduknya.
Teokrasi "Pemerintah oleh Allah": dalam kenyataannya ini berarti pemerintah oleh para pemimpin agama. Biasanya interpretasi tertentu dari hukum agama kuno menggantikan bentuk-bentuk modern dari hukum dan diberlakukan dengan keparahan maksimal.
Contoh: Republik Islam Iran.

Demokrasi - Unsur Kunci

Untuk layak demokrasi label modern, sebuah negara perlu memenuhi beberapa persyaratan dasar - dan mereka tidak perlu hanya dituliskan dalam konstitusi itu tetapi harus terus dalam kehidupan sehari-hari oleh para politisi dan penguasa

Jaminan HAM dasar untuk setiap negara vis-à-vis orang individu dan otoritasnya serta vis-à-vis kelompok-kelompok sosial (terutama lembaga agama) dan vis-à-vis orang lain.
- Pemisahan Kekuasaan antara lembaga-lembaga negara:
- Pemerintah [Eksekutif Daya],
- Parlemen [Daya Legislatif] und
- Pengadilan Hukum [Daya Yudikatif]
- Kebebasan berpendapat, ucapan, pers dan jurnalistik
agama kebebasan
- Umum dan setara hak untuk memilih (satu orang satu suara)
- Tata (fokus pada kepentingan umum dan tidak adanya korupsi)

Churchill tentang demokrasi

Tidak ada yang berpura-pura bahwa demokrasi adalah sempurna atau semua-bijaksana. Memang, telah dikatakan bahwa demokrasi adalah bentuk terburuk dari pemerintah, kecuali semua bentuk lain yang telah dicoba dari waktu ke waktu »

Kutipan terkenal dikaitkan dengan PM Inggris mantan menteri Sir Winston Churchill (1874-1965) berfokus tepat di titik lemah demokrasi:
Tidak ada hal seperti "bentuk yang sempurna dari pemerintah" di bumi, tetapi bentuk lain dari pemerintah menghasilkan hasil yang kurang diinginkan daripada demokrasi. Hingga saat ini, tidak ada bentuk lain dari pemerintah telah ditemukan yang dapat mengatur urusan publik lebih baik daripada demokrasi.